Pemerintahan ala Malaysia

Penggunaan kata "kerajaan" dalam konteks pemerintahan di Malaysia memiliki akar sejarah yang panjang. Hal ini terkait dengan sejarah politik dan sosial negara tersebut.

Sebelum kedatangan penjajah Barat, beberapa kawasan di Malaysia diperintah oleh kerajaan-kerajaan Melayu yang dipimpin oleh raja-raja atau sultan-sultan. Raja atau sultan adalah penguasa tertinggi dan memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan. Oleh karena itu, konsep "kerajaan" secara tradisional diasosiasikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau sultan.

Ketika penjajah Barat, seperti Portugal, Belanda, dan terutama Inggris, mulai masuk ke wilayah ini pada abad ke-15 hingga ke-20, mereka membawa sistem pemerintahan mereka sendiri. Namun, mereka mempertahankan istilah "kerajaan" yang digunakan dalam pemerintahan Melayu, walaupun struktur dan kepemimpinan pemerintahannya berbeda.

Penggunaan istilah "kerajaan" untuk "pemerintah" terus berlanjut setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi dan warisan sejarah, serta pengaruh bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi negara.

Dalam konteks modern, istilah "kerajaan" sering digunakan untuk merujuk pada pemerintah Malaysia secara keseluruhan, termasuk institusi dan lembaga-lembaga pemerintah. Meskipun raja atau sultan tidak memiliki kekuasaan yang sama seperti di masa lalu, tetapi masih memainkan peran penting sebagai kepala negara dan simbol kesatuan nasional.

Jadi, penggunaan kata "kerajaan" untuk "pemerintah" di Malaysia didasarkan pada sejarah politik dan sosial negara tersebut, di mana kerajaan-kerajaan Melayu memegang peranan penting dalam pemerintahan tradisional dan pengaruh kolonial Barat mempertahankan penggunaan istilah tersebut

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TAHUN 80an INDONESIA LEBIH MAJU DARI TIONGKOK, KINI JAUH TERTINGGAL, APA PRINSIPNYA

BAHASA DAERAH yang UNIK

Perilaku Organisasi