Intervensionisme Politik
Intervensionisme adalah istilah untuk kebijakan aktivitas non-defensif (proaktif) yang dilakukan oleh sebuah negara-bangsa, atau yurisdiksi geopolitik yang lebih kecil atau besar, untuk memanipulasi sebuah ekonomi atau masyarakat. Penerapan istilah ini yang paling umum adalah intervensionisme ekonomi (intevensi oleh sebuah negara terhadap ekonominya sendiri), dan intevensionisme asing (intervensi sebuah negara terhadap masalah negara lain sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya).[1]
1800 - 1900
Peperangan Opium di Tiongkok tahun 1830-an sampai 1852 adalah proses intervensi oleh Dinasti Qing untuk menghentikan pasar penyelundupan opium Britania di kawasan pesisir Tiongkok. Imperium Britania, didorong ideologi perdagangan bebas oleh Adam Smith dan kerugian yang muncul, menanggapinya dengan intervensi militer untuk memaksa Dinasti Qing menandatangani perjanjian "bebas untuk kami" yang dikenal sebagai Traktat Nanking dan Traktat Tianjin.[2][3]
1900 - 1990
Aliansi Delapan Bangsa, terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai kekuatan Eropa, yang disatukan untuk memadamkan Pemberontakan Boxer di Tiongkok.
Perang Saudara Rusia - Intervensi asing multilateral oleh Sekutu Barat pada Perang Dunia I.
1990 - 2000
Perang Teluk - Intervensi asing multilateral oleh NATO dan Koalisi Perang Teluk.
Perang Kosovo - Intervensi asing multilateral oleh PBB, OSCE, dan NATO.
2000 - sekarang
Invasi Irak 2003 - Intervensi asing unilateral berdasarkan Doktrin Bush dan koalisi pendukung untuk invasi, penggantian rezim dan pendudukan.
Perang Saudara Libya 2011
Komentar
Posting Komentar