PEJABAT HINDIA BELANDA yang BERPESTA

 Tabiat gemar pesta itu bukan hanya terjadi di kalangan pejabat berkebangsaan Eropa saja, tapi juga pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi, yang latah ikut-ikutan untuk “menjadi” Eropa. Hal itu kemudian disadari oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi, karena sifat gegabah dan utang untuk membiayai pesta-pesta di luar kemampuan mereka.

Mari kita lihat rujukan dalam buku Ambtelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje yang ditulis oleh E. Gobée dan C. Adriaanse, diterbitkan di Leiden, Belanda. Dalam buku tersebut diungkapkan bahwa sebuah surat yang bersifat rahasia dikirim oleh Penasehat Pemerintah Kolonial Belanda untuk urusan Pribumi dan Keagamaan, Christian Snouck Hurgronje. Dalam surat No.32 tanggal 31 Meret 1904, ia menyarankan agar Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi memberi uang muka kepada para bupati, kecuali terbukti ada keharusan yang mendesak.

Snouck Hurgronje menjelaskan, baik penduduk maupun kepalanya, sering menyajikan hidangan makanan pada pesta dengan cara boros jika dibandingkan dengan keadaan hidup mereka. Sering para pegawai pribumi berlomba-lomba mengadakan pesta yang semarak kepada tamu-tamu mereka, padahal mereka nyaris tidak dapat menyisihkan uang secukupnya untuk membiayai pendidikan yang lebih baik bagai anak-anaknya, serta tidak memikirkan pengasuhan keluarganya setelah mereka meninggal.

Para pegawai Pemerintahan Kolonial Belanda yang berbangsa Eropa juga diminta untuk tidak menganjurkan kepada para bupati dan pejabat pribumi lainnya, untuk mengadakan pesta atau mengatur suatu perayaan yang luar biasa semaraknya. Sebaliknya, mereka berbuat apa saja menurut kekuasaanya untuk mencegah jangan sampai biaya perayaan pesta para pegawai pribumi melebihi pendapatan mereka.

Namun, kata Snouck Hurgronje, para pejabat kolonial hendaklah berhati-hati terhadap kesalahpahaman yang sekali-kali tampak timbul, mengenai maksud surat-surat edaran yang dimuat dalam Lembaran Tambahan No,4043 dan No.4062, seolah-olah menjadi keinginan Pemerintah Belanda agar perayaan lebaran dirayakan dengan luar biasa semaraknya. Karena maksud dari Lembaran Tambahan No.4043 justru untuk menghindari kecenderungan pemborosan pada perayaan-perayaan pribumi.

Snouck Hurgronje menambahkan, beberapa bulan setelah pengiriman surat edaran rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah Belanda tanggal 3 Agustus 1901, No.417, berkali-kali terbukti bahwa banyak di daerah penyalahgunaan yang diberantas dalam surat edaran tersebut, masih tetap merajalela seperti dulunya.

Selain itu beberapa waktu sesudah pengiriman surat edaran rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 2 Maret 1903, No. 64, juga terbukti bahwa ada seorang pegawai Pemerintah berbangsa Eropa yang mengadakan surat-menyurat dengan orang tua calon pengantin yang bersangkutan mengenai sebuah perayaan perkawinan di kalangan bangsawan pribumi. Ia malah mendesak agar diadakan acara perayaan yang lebih mahal biayanya dari pada yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri. Ada juga Kepala Pemerintahan Daerah telah menetapkan sebuah konferensi bagi para pegawai pemerintahan tepat pada hari-hari perayaan itu, memberi kesempatan kepada semua pegawai untuk mengadakan perjalanan dinas ke tempat perayaan tersebut.

Pejabat Hindia Belanda di Benteng, Pidie dengan dua pembantu asal Jawa [Foto: Zentgraaff]