SEJARAH POSO

ejarah Poso (bahasa Inggris: History of Poso) dimulai sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Wilayah ini telah mengalami berbagai peristiwa penting pada awal abad ke-20, sebelum bergabung ke dalam wilayah Indonesia, sebagai salah satu daerah administratif, Kabupaten Poso. Daftar isi Sejarah sunting Megalitik Tokalalaea di Lore Barat Sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Pada saat itu, masyarakat adat Pekurehua di Watutau telah hidup dan menetap secara turun temurun di wilayah Watutau. Hal tersebut ditandai dengan adanya bukti peninggalan purba, di antaranya guci yang terbuat dari tanah yang dijadikan peti mati yang dalam Bahasa Bada disebut dengan Kori Bengki.[1] Di wilayah Lembah Lore, terdapat sekitar 400 patung granit megalitik, yang menurut berbagai penelitian arkeologi diperkirakan berasal dari 3000 SM hingga tahun 1300. Patung-patung ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga sekitar 45 meter (148 ft). Tujuan dibuatnya patung-patung ini masih belum dapat dijelaskan. Sekitar 30 patung megalitik berbentuk seperti manusia, sedangkan yang lainnya dalam bentuk pot besar (Kalamba) dan piring batu (Tutu'na).[2][3] Periode Raba sunting Artikel utama: Periode Raba Di Lembah Napu, beredar legenda tentang lembah dan pemukiman di sana ribuan tahun sebelumnya. Selama era yang disebut-sebut sebagai Periode Raba, sebagian wilayah Lembah Napu dulunya merupakan danau yang disebut Rano Raba (Danau Raba). Pada saat itu, perbukitan di sekitar danau merupakan daerah permukiman dari berbagai suku, yang hanya dipertemukan dalam konteks upacara adat. Dua kelompok suku terbesar di wilayah tersebut adalah To Winoa yang mendiami perbukitan di atas Tamadue dan To Huku di bagian barat yang menghuni perbukitan di atas Wuasa. Selain itu, kelompok suku kecil lainnya juga mendiami wilayah ini. Meski demikian, mereka mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa yang saat ini dikenal dengan bahasa Napu. Suku-suku ini dipimpin seseorang yang bergelar Tuana. Semakin banyaknya penduduk yang mendiami wilayah ini, membuat para penduduk desa memutuskan untuk mengeringkan Rano Raba. Danau ini dikeringkan dengan upacara adat melalui perantara seseorang yang dijuluki Tawalia (dukun) dengan mengalihkan aliran danau ke sebelah selatan desa Torire saat ini, yang akhirnya menjadi Sungai Lariang melewati Lore Selatan dan bermuara di Mamuju, Sulawesi Barat. Proses pengeringan ini disebut memakan waktu sekitar seratus tahun. Rano Raba menyisakan jejak dalam bentuk danau-danau kecil yang disebut Rano Wanga (Danau Wanga) dan Rano Ngkio (Danau Ngkio), sedangkan wilayah bekas danau utama menjadi padang rumput dan ilalang. Dataran baru ini kemudian dijadikan padang penggembalaan, tanah pertanian, dan wilayah permukiman masyarakat yang baru. Salah satu kelompok suku yang mendiami daratan baru ini adalah To Pekurehua, yang di kemudian hari akan menjadi kelompok terbesar di wilayah ini. Sama seperti wilayah lainnya di Sulawesi, lembah Napu juga mengenal kisah To Manuru, seseorang yang dalam legenda berasal dari langit. Ia disebut diturunkan dari langit di lembah Napu pada abad ke-10, menikahi wanita lokal keturunan bangsawan dari suku Kalide dan dikaruniai tujuh anak. Setelah semuanya beranjak dewasa, To Manuru pergi dan melanjutkan perjalanan. Seorang putranya yang bernama Tindarura memilih bertahan di desa, sedangkan saudara-saudaranya pergi meninggalkan lembah. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat populasi desa meningkat tajam, membuat sebagian penduduk memutuskan pindah untuk mendirikan permukiman baru bernama Gaa. Seiring waktu, desa-desa seperti Habingka, Gaa, Lengaro, dan Watutau bersekutu untuk membentuk Prinsipalitas dan masing-masing desa dipimpin oleh bangsawan. Tindarura ditunjuk oleh para bangsawan ini untuk menjadi Tadulako (panglima perang) bagi mereka, dan ia mulai dikenal dengan nama Gumang Koana. Ia memproduksi alat-alat pertanian dan senjata, dan membangun sebuah baruga adat di desa Lamba yang dijadikan sebagai tempat pertemuan majelis adat dan bangsawan. Gumang Koana mewariskan tugasnya sebagai Tadulako kepada putranya, nTakeuba. Pada akhir abad ke-12, wilayah lembah Napu diserang oleh suku To Mene yang berasal dari Mandar. Semua penduduk yang tinggal di utara tewas. Abad pertengahan sunting Peta klasik Pluvier untuk abad ke-15, dengan jelas memberi tanda (noktah khusus) untuk beberapa wilayah penting di Sulawesi saat itu, tidak termasuk Poso.[a] Pada tahun 1667, pasca Perjanjian Bongaya yang membahas tentang klaim pengaruh Ternate atas wilayah Sulawesi khususnya yang berada di semua kawasan pantai barat, dan Banggai Luwuk yang secara politik diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda, tidak termasuk Moutong),Poso, Tojo, dan Togean, karena saat itu Teluk Tomini tergolong angker buat kapal-kapal ekspedisi karena banyaknya Perampok Bajak laut dari Suku Bobongko yang mirip bajak laut somalia, dan konon kabarnya Suku Bobongko merupakan Suku Bare'e yang menyamar baik gaya hidup dan bahasa daerahnya, dan sebagai Suku Bobongko yang merupakan sekelompok bajak laut yang bekerja semata-mata untuk kekayaan kelompoknya yang belum diketahui sampai sekarang kelompok mana yang dimaksud.[5] To Lamusa sunting Artikel utama: Puumboto Dengan memperhatikan wilayah dari Suku Bare'e yang tahun 1770 membentuk Kerajaan Tojo di wilayah yang mereka huni, kini muncullah suatu skema To Lamusa dari Kerajaan Luwu, tetapi sayangnya skema To Lamusa dari Kerajaan Luwu itu tidak terbukti yaitu dari pernyataan Walter Kaudern yang menyatakan "...adapun kalau ditempati, tanah tersebut sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama sekali, karena tanahnya seperti jurang yang sangat sulit untuk dibuatkan semacam rumah tempat tinggal", karena berupa "jurang" sehingga pastilah orang akan beranggapan tanah yang dulunya merupakan hunian pemukiman penduduk setelah itu tempat hunian tersebut menjadi jurang, pastilah orang beranggapan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena faktor bencana alam dan salah satunya adalah Gempa bumi, dan di zaman moderen pernyataan tersebut dibuktikan dengan tidak adanya garis patahan gempa yang melewati wilayah tempat yang dulu dinamakan Lamusa di TandongKasa (Tando Ngkasa), desa Lamoesa, dan Pantjawoe Enoe.[6] Sampai sejak abad ke-18, penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan pemerintah raja-raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una-Una, dan Raja Bungku yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Seluruh wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh beberapa kerajaan, di bagian Napu tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi. Di bagian Timur, yakni daerah Bungku tunduk kepada Sultan Ternate. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda menduduki Buyumboyo atau yang sekarang dinamakan Kelurahan Bukit Bambu, dengan mengangkat Budak dari Kerajaan Tojo yaitu Tadjongga atau biasa dipanggil dengan nama Papa i Melempo dari pihak To Kadombuku[7] yang masih terikat perjanjian adat Mobalu Sala dengan Kerajaan Tojo. Dan sampai pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda berhasil mengatasi pihak Kerajaan Tojo, dan melepaskan wilayah Poso dari cengkeraman Kedatuan Luwu dengan mengadakan suatu gerakan yang disebut Monangu Buaja[8] (krokodilzwemmen), dan melenyapkan pengaruh Kerajaan Sigi di wilayah Napu.[9] Protektorat kerajaan sunting Kesultanan Luwu terletak di bagian utara menurut I La Galigo sampai ke wilayah Mori, Morowali Utara Pada awal abad ke-17, Kerajaan Luwu di selatan mulai mencapai puncak kejayaannya. Pengaruh Luwu yang kuat di selatan mulai tersebar ke utara dan memasuki wilayah Poso.[10] Pada akhir abad ke-18, Datu Pamona dikalahkan oleh pasukan Luwu. Datu Pamona kemudian ditawan oleh pasukan Luwu dan dibawa ke Palopo,[11] dan kemudian terjadi peristiwa Watu Mpogaa di Desa Pamona (Dorp Pamona). Dalam tiga dekade awal tahun 1800-an, migrasi Suku Mandar dari Sulawesi bagian barat terus berlanjut ke utara dan timur laut, hingga mencapai wilayah pesisir Teluk Tomini. Mereka mulai menetap di pesisir pantai dan menyebar dari wilayah Ampibabo di Parigi hingga ke wilayah To Lage di Poso yang sekarang. Adriani dan Kruyt dalam buku mereka—De Bare'e-sprekende Toradja's van Midden-Celebes—yang juga dikutip oleh Kaudern, menyatakan peristiwa migrasi suku Mandar ke wilayah Sulawesi bagian tengah tidak dapat diketahui tanggal pastinya.[12] Di wilayah Kadombuku, To Lage yang sangat berpengaruh—mulai membujuk penduduk lokal To Kadombuku untuk memeluk Islam. Mereka yang tidak setuju dengan ajakan tersebut, memberontak dan menentang Mandar dalam serangkaian perang suku yang terjadi sekitar c. 1832.[b][13] Pada bulan September 1865, Johannes Cornelis Wilhelmus Didericus Adrianus van der Wyck—seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda dari Sulawesi Utara—melakukan perjalanan ke dataran tinggi di selatan Teluk Tomini dengan tujuan memastikan kabar bahwa wilayah tersebut merupakan daerah kaya batu bara, bijih besi, dan emas. Ia justru menemukan Danau Poso, membuatnya menjadi orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi danau tersebut. Willem Jan Maria Michielsen mengikuti jejak ini pada tahun 1869, empat tahun setelah kedatangan van der Wyck.[14] Peristiwa Monangu Buaja disebutkan dalam buku Kruyt yang berjudul De Crocodiel in Possoer[15]. Tekanan dari Bone dan Luwu membuat wilayah jajahan mereka seperti Parigi dan Sigi, mulai menyebarkan pengaruh mereka kepada suku pedalaman.[10] Di bagian barat, pengaruh Kerajaan Sigi mulai dirasa kental. Kruyt menyebutkan bahwa Sigi berhasil menguasai sejumlah daerah suku-suku di Poso dengan Politik pecah belah. To Napu, yang merupakan salah satu wilayah yang terkena pengaruh Kerajaan Sigi, sering melakukan penjarahan di Pebato. To Napu memiliki naluri perang yang tinggi dan sering ditemukan merajalela di bagian wilayah lain yang pada waktu itu dikategorikan sebagai pelanggaran keras. Mereka merajalela di di wilayah Pebato, Lage, Onda'e dan Wingke mPoso. Diduga agresi yang dilakukan To Napu merupakan tekanan dari Raja Sigi yang berambisi menguasai seluruh wilayah Sulawesi bagian tengah untuk melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Luwu dan mendirikan imperium baru. Dalam situasi tarik-menarik dua kekuatan besar ini, To Onda'e memiliki peranan yang penting, demikian juga To Napu. Situasi ini sering memicu ketegangan antara Onda'e dan Pebato yang memberikan kebebasan To Napu berkeliaran di wilayahnya. Sehingga To Onda'e mengajak To Lage untuk menekan To Pebato. Dua suku ini kemudian menjadi "anak emas" dari beberapa kerajaan yang memiliki kepentingan politik, yaitu Kerajaan Luwu dengan Monangu Buaja-nya dan Sigi dengan To Napu-nya. Sedangkan To Pebato dan To Lage mengakui Tojo sebagai Tuan-nya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah "pengkaburan sejarah tana poso", karena tidak mungkin satu wilayah memiliki dua suku dan tidak mungkin juga satu wilayah dimiliki dua kerajaan yang berbeda yaitu Suku Bare'e di pihak Kerajaan Tojo dan Toraja (pamona) kristen di pihak Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Luwu tidak memiliki bukti kepemilikan Tana Poso seperti Arajang[16] Kerajaan Tojo.[17] Penolakan istilah Toraja sunting Bugis dan To Luwu adalah masyarakat yang pertama kali menolak penyebutan Toraja untuk Umat Kristen di Sulawesi Selatan, dan hal tersebut diakui oleh Makkole dan Maddika Luwu saat itu, dan juga karena wilayah yang dihuni Suku Toraja adalah wilayah Kerajaan Luwu yang mana wilayah kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke utara Morowali[18], dan dari Tenggara Kolaka (Mengkongga) sampai ke seluruh wilayah Tana Toraja, oleh karena itu To Luwu menolak terhadap istilah Toraja (Toradja) untuk penyebutan Umat Kristen di Sulawesi Selatan. Penolakan atas istilah Toraja inilah yang membuat ragu masyarakat Sulawesi pada saat terjadi gerakkan Monangu Buaya oleh Kerajaan Luwu, karena bunyi dari Monangu Buaya adalah sangat bertentangan dengan penolakan istilah Toraja (Toradja) yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, karena bunyi dari Monangu Buaya (Monangu Buaja) adalah "Semua Suku Toraja (Toradja-Stammen) dan Umat Kristen di Tana Poso harus mendukung semua Budaya Luwu termasuk Monangu Buaya", dan itu sangat tidak mungkin terjadi dimana sedang terjadi salah paham dan "pengusiran" antara pihak masyarakat Sulawesi Selatan yang menentang istilah Toraja ciptaan misionaris Belanda dan Budaya Luwu Monangu Buaya yang didukung misionaris Belanda dengan kata lain sedang terjadi permusuhan antara masyarakat Sulawesi Selatan dengan pihak misionaris Belanda, sehingga semua masyarakat Sulawesi berkesimpulan bahwa gerakan menarik upeti Monangu Buaya (Monangu Buaja; krokodilzwemmen)[19] adalah bukan dari Kerajaan Luwu tetapi Monangu Buaya adalah ciptaan misionaris Hindia Belanda. Terbukti dari Monangu Buaya mengutip ayat dari Alkitab Injil yaitu " dengan melihat kepada Tokoh Alkitab Injil yaitu "sejarah kematian Lazarus" yang menceritakan bahwa Baju Adat Inodo bukan bajunya umat kristen yang diwakili tokoh Lazarus".[20] Di zaman moderen para peneliti dan akademisi Sulawesi seperti Priyanti Pakan, Mashudin Masyhuda, Andi Mattulada, dan Lorraine Aragon juga pada awalnya menolak penerapan istilah Toraja bagi penduduk Sulawesi Tengah.[21] Kekuasaan kolonial sunting Sebuah surat kabar Hindia Belanda yang memuat berita kedatangan kapal uap SS Glangy di Poso Belanda, yang sejak abad ke-17 menancapkan kekuasaan perdagangan dan politik mereka di pulau Sulawesi melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), mengacuhkan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Bagaimanapun, keadaan ini hanya berlangsung selama dua abad. Perluasan wilayah Kerajaan Bone di seputaran Teluk Tomini menarik perhatian pemerintah kolonial.[10] Naiknya aktivitas perdagangan kopra dan hasil hutan oleh pedagang Tionghoa dan Muslim, serta meningkatnya intensitas perdagangan ilegal dan pembajakan adalah faktor lain yang memicu keterlibatan Hindia Belanda.[10] Meski pada awalnya pemerintah kolonial mengabaikan laporan-laporan tentang wilayah ini, peristiwa khusus yang lain terjadi, memaksa pemerintah kolonial untuk ikut campur lebih dalam dengan suku-suku di pedalaman Sulawesi Tengah. Ketika pertama kali bertemu penguasa Tana Poso yaitu Kerajaan Tojo, pemerintah koloni Hindia Belanda selalu beralasan yang punya Tana Poso adalah "Pangeran Bone", tetapi Kerajaan Tojo menanggapi pihak Belanda dengan sangat tenang karena Kerajaan Tojo memiliki Tombak Arajang[22] pemberian dari Kerajaan Bone dari Sulawesi Selatan sewaktu mendirikan Kerajaan Tojo tahun 1770 oleh Raja Tojo Pilewiti yang merupakan sepupu Raja Bone. Tiba saatnya pada tahun 1890, sebuah kapal uap Singapura berbendera Inggris muncul di Teluk Tomini, tanpa meminta izin di Gorontalo yang merupakan pusat Asisten Residen Belanda. Kapal bernama Glangy ini berlayar menuju ke Poso dan mengirimkan dua orang penyelidik Australia, yang berhasil menembus pedalaman hingga di daerah pertemuan Sungai Poso dengan Tomasa untuk melakukan riset tentang keberadaan emas. Rumor yang beredar saat itu menyebutkan bahwa Inggris telah menjalin hubungan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lokal agar dapat bebas dari kontrol Belanda.[10] Untuk mengantisipasi langkah Inggris, pemerintah kolonial menawarkan kontrak politik dengan empat penguasa di Tana Poso: Garoeda, Oele, Boenga Sawa dan Bengka. Meskipun demikian, mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kontrak ini, tetapi para penafsir membujuk mereka dengan berbagai alasan untuk menyetujui kontrak tersebut.[23] Setelah penaklukkan oleh Belanda, Poso dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Manado Pemerintah Hindia Belanda memahami bahwa kontrak tersebut tidak berarti apa-apa dan memutuskan untuk menempatkan seorang kontrolir di Poso untuk mempermudah kontak dengan suku-suku pedalaman Poso dan dengan warga lainnya di sepanjang wilayah pesisir Teluk Tomini. Pada bulan September 1894, Belanda mengangkat kontrolir pertama di Poso, Eduard van Duyvenbode Varkevisser. Keberadaan pemerintahan Belanda di mulut sungai Poso ini masih belum diketahui di wilayah pedalaman Poso pada saat itu.[24] Belanda, yang juga khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis, melihat Toraja yang menganut animisme di Sulawesi Tengah sebagai target yang potensial untuk di-Kristen-kan.[25] Ketertarikan Belanda atas wilayah Sulawesi Tengah baru diwujudkan menjelang akhir abad ke-19 untuk mengamati potensi wilayah yang ada di Sulawesi Tengah, terutama Poso. Setelah berdiskusi dengan Raja Sigi, Belanda memutuskan untuk mendaratkan seorang misionaris muda bernama Albertus Christiaan Kruyt di Mapane pada tahun 1892.[26] Hingga awal tahun 1905, Kruyt dan Adriani terus menerus melakukan ekspedisi pemetaan wilayah Poso, terutama kekuatan potensial pasukannya, sebagai data awal yang kemudian digunakan pihak Belanda untuk menundukkan Poso. Pada bulan September 1905, Kontrolir Poso Arie Jacob Nicolaas Engelenberg melakukan inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan mengundang seluruh Kabose dari dataran tinggi Napu dan To Lage untuk menjelaskan tentang rezim pemerintahan yang baru. Tindakan para Kabose dari Napu dan To Lage—yang menolak untuk hadir—memaksa pasukan Belanda menyerbu Napu dan menimbulkan korban 60 orang Napu yang tewas dalam pertempuran. Peristiwa ini disebut Perang Peore.[26] Pemerintahan Hindia Belanda sunting Rumah adat Lobo Bare'e di Besoa, c. 1900—ca. 1930 Timbul pernyataan di wilayah Sulawesi Tengah mengenai kerajaan mana pemilik Tana Poso, karena di Tana Poso teridentifikasi terjadi Politik adu domba (divide et impera) antara Kerajaan Tojo dengan Kerajaan Luwu dari pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan Poso milik Kerajaan Luwu yaitu Dengan adanya pernyataan dari pihak Toraja Kristen di Poso bahwa Tana Poso adalah milik Kerajaan Luwu melalui gerakkan menarik upeti Monangu Buaja[27], dan Poso milik Kerajaan Tojo dengan pernyataan dari pemimpin tana poso yang diangkat pemerintah Hindia Belanda yaitu To Kadambuku yang menyebutkan bahwa Tana Poso adalah milik Kerajaan Tojo karena terikat Mobalusala (pemberian upeti tandan padi).[28] Temuan Albertus Christiaan Kruyt bahwa adanya Suku Bare'e (Bare'e-Stammen) yang mengakui dirinya adalah orang Toraja (Toradja) bukan orang Bare'e, dan setelah dilakukan penelitian melalui penyebaran batu menhir Watu Mpogaa ternyata asalnya berasal dari Legenda desa Pamona yang semua penduduk Toraja yang didapatkan Belanda dari wilayah Poso-Tojo tersebut berasal dari Wotu, Luwu Timur.[29] Pada tahun 1918, seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda, wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Karesidenan Manado, yakni Onderafdeeling (kawedanan) Kolonodale dan Bungku Tengah, Morowali, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat). Pada tahun 1919, seluruh wilayah Poso digabungkan dan dialihkan dalam wilayah Karesidenan Manado dan Sulawesi Tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen. Pada tahun 1924, Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 366 tentang pembagian pemerintahan Karesidenan Manado. Afdeling Poso dibentuk, dan Landschap Banggai dipecah menjadi dua Onderafdeling. Toraja Koro sunting Artikel utama: Toraja Koro Tahun 1938, labelisasi Toraja oleh Kruyt bukannya tidak ditentang oleh para akademisi lainnya. Walter Kaudern, seorang etnolog Swedia, mengkritik penerapan istilah Toraja menjadi tiga wilayah oleh Kruyt.[30] Adalah Walter Kaudern seorang etnolog Swedia yang mengkritik penerapan label Toraja menjadi tiga wilayah oleh Kruyt.[30] Karena sudah dibagi oleh Kruyt, Kaudern kemudian membagi lagi tiga kategori Toraja versi Kruyt menjadi empat kategori. Kaudern tetap mempertahankan kelompok Toraja Poso-Tojo (Timur) dan Toraja Sadang (Selatan) dan kemudian membagi Toraja Parigi-Kaili (Barat) menjadi kategori Toraja Palu dan Toraja Koro.[31] Sementara di selatan orang Bugis To Luwu masih menolak penerapan istilah Toraja bagi penduduk Sulawesi yang beragama Kristen.[32] Pendudukan Jepang dan perang dunia sunting Pada bulan-bulan awal tahun 1942, setelah penangkapan Raja Tojo Tandjumbulu karena ingin mengusir Belanda dari Poso. Jepang melakukan serangkaian pendaratan pasukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Kota Manado jatuh ke tangan Jepang, membuat pasukan Belanda mundur ke wilayah Sulawesi Tengah yang saat itu belum dimasuki Jepang. Pemerintah Belanda kemudian menjadikan ibu kota kabupaten Poso sebagai salah satu tempat pemusatan pasukan Belanda, selain Kota Palu.[33] Pada akhir Januari 1942, Troepen commandant (TPC) Mayor B.F.A. Schilmöller yang bermarkas di Poso mengirimkan sebuah radiogram rahasia kepada Letnan W.H.J.E. van Daalen bersama Kapten J.H.L.A.C. de Swert. Dalam radiogram tersebut, Schilmöller memerintahkan agar pasukan Batalyon Inheemsche Militie di Manado untuk segera bersiap dan segera berangkat dengan KM Togian sesuai rencana. Setelah menerima radiogram, de Swert segera memerintahkan agar seluruh pasukan bersiap-siap untuk menuju ke Poso. Pada malam hari tanggal 25 Februari 1942, rombongan mereka tiba di Pelabuhan Poso.[c] Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 Maret 1942, Nani Wartabone mengutus Ahmad Otto Papeo bersama rombongannya dari Gorontalo untuk berangkat ke Poso dengan menggunakan kapal motor SS Urania. Perjalanan ini dilakukan untuk melakukan aksi pelucutan senjata terhadap tentara Belanda yang berada di Poso.[34] Sebuah peta penerbangan terbitan Jepang yang menampilkan sebagian wilayah Poso pada tahun 1943 Sasaran utama militer Jepang di Sulawesi Tengah adalah pemerintahan dan militer Hindia Belanda, yang mereka anggap sebagai sekutu Amerika Serikat, lawan utama mereka pada Perang Dunia II. Pasukan Belanda yang bertahan di ibu kota Poso mencapai sekitar 60 orang, yang dipimpin oleh van Daalen dan Asisten Residen Afdeling Poso L.C.J. Rijsdijk. Di sisi lain, Residen Manado Frederik Charles Hendrik Hirschmann menuju ke Lembah Bada di pedalaman Lore untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Letak Bada yang berada di pedalaman, kondisi jalan penghubung yang rusak dan sulit dijangkau pada saat itu membuat pelarian Hirschmann sukses.[35] Kesuksesan Jepang mengambil alih Kota Donggala, membuat pengendali kekuatan pasukan militer Belanda dialihkan kepada van Daalen yang berada di Poso.[36] Untuk merebut Palu dan Poso, Jepang melancarkan serangan dua arah —rencana yang terbukti efektif karena kedua kota ini kemudian jatuh ke tangan Jepang— secara langsung. van Daalen dan sisa pasukan mundur dari Poso dan menuju ke kota Kolonodale untuk bergabung dengan Letnan J.A. de Jong yang memang ditempatkan di sana. Kolonodale adalah pusat konsolidasi terakhir pasukan Belanda, sebelum mereka menuju ke Australia. Pelarian mereka membuat Kolonodale menjadi sasaran pesawat pengebom Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.[37] Rijsdijk berhasil meloloskan diri, sedangkan van Daalen dan de Jong ditangkap dan dipenjarakan di Manado, dan mereka berdua tewas setelah dieksekusi pada tanggal 25 Agustus 1942.[38] Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para Raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang.[39] Berlakunya Undang-Undang ini, membuat petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Makassar dan Manado, ditempatkan di kota Donggala, Palu, dan Poso.[40] Tentara NICA berlabuh di Pelabuhan Poso tahun 1945 Pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat.[41] Baru sekitar dua bulan mengendalikan pemerintahan, pasukan sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di Pelabuhan Poso pada tanggal 1 November 1945. Kapal ini membawa mantan Asisten Residen Poso Rijsdijk dengan dikawal satu regu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan mereka menandai kembalinya kekuasaan Belanda, disertai dengan penyusunan pemerintahan daerah dengan struktur yang sama dengan masa Hindia Belanda.[42] Jacob Lamadjuda dan pasukannya berniat untuk melawan, tetapi dilarang oleh Talasa.[43] Pasca kemerdekaan sunting Pada 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya Poso yang terdiri dari beberapa wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van Poltseliijk Bestuure (HPB). Ketiga Onder Afdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik, yakni: Onder Afdeeling Poso Onder Afdeeling Bungku Mori Onder Afdeeling Donggala Onder Afdeeling Palu Onder Afdeeling Tolitoli Onder Afdeeling Parigi Onder Afdeeling Luwuk Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso. Landschap Lore berkedudukan di Wanga. Landschap Tojo berkedudukan di Ampana. Landschap Una-Una berkedudukan di Ampana. Landschap Bungku berkedudukan di Bungku. Landschap Mori berkedudukan di Mori. Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk. Pada tahun 1949, setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah, pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13 hingga 14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT), Sulawesi Tengah dapat berdiri sendiri. Kemudian ditetapkan bahwa Rajawali Pusadan, Ketua Dewan Raja-Raja, sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah. Daerah otonom sunting Presiden Soekarno dalam kunjungannya di Poso tahun 1952 Pada tanggal 4 April 1952, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Poso. Soekarno menggunakan pesawat amfibi PBY Catalina yang mendarat di Teluk Poso. Ia kemudian dijemput di Pelabuhan Poso oleh para tokoh adat dan masyarakat. Penyambutan secara adat —yang disebut Pekasiwia— dilakukan. Hampir semua perwakilan dari suku-suku yang ada di Poso datang untuk melakukan penyambutan Soekarno. Setelah disambut secara adat, presiden berangkat ke alun-alun kota saat itu di Lapangan Kasintuwu untuk melaksanakan pidato politiknya. Ribuan masyarakat Poso datang untuk bertemu dan mendengar pidatonya. Setelah melakukan pidato, presiden juga meresmikan Tugu Kemerdekaan di Bonesompe. Pada tanggal 12 Agustus 1952, pemerintah melalui Menteri Kehakiman Lukman Wiriadinata mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 yang mengatur tentang pembubaran Daerah Otonom Sulawesi Tengah dan membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah swatantra, yang terdiri dari Daerah Otonom Poso dan Daerah Otonom Donggala.[44] Pemilihan umum 1955 di Poso dimenangkan oleh Partai Masyumi, dan disusul secara berturut-turut oleh Parkindo, PSII, PNI, Nahdlatul Ulama, PKI dan Partai Katolik.[45] Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah kabupaten, yakni Kabupaten Poso dengan ibu kota Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibu kota Luwuk.[46]