Penggabungan Tibet ke Tiongkok

Perdebatan kedaulatan Tibet mengacu kepada dua perdebatan politis. Yang pertama adalah apakah berbagai wilayah dalam Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diklaim sebagai Tibet politik harus terpisah dan menjadi sebuah negara berdaulat yang baru. Banyak poin dalam perdebatan ini bertumpu pada perdebatan kedua, tentang apakah Tibet merdeka atau tunduk kepada Tiongkok dalam bagian-bagian tertentu dari sejarahnya yang termutakhir.

Secara umum disepakati bahwa Tiongkok dan Tibet adalah independen sebelum Dinasti Yuan (1271–1368),[1] dan bahwa Tibet telah diperintah oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak tahun 1959.[2] Sifat hubungan Tibet dengan Tiongkok dalam periode intervensi adalah bahan perdebatan. RRT menyatakan bahwa Tibet telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak Dinasti Yuan.[3] Republik Tiongkok (ROC) menyatakan bahwa "Tibet berada di bawah kedaulatan Tiongkok" ketika Dinasti Qing (1644–1912) mengakhiri kekuasaan singkat atas Nepal (1788-1792) dari daerah-daerah Tibet sekitar tahun 1793.[4] Pemerintahan Tibet dalam Pengasingan menyatakan bahwa Tibet merupakan sebuah negara merdeka hingga RRT menyerbu Tibet pada tahun 1949/1950.[5][6] Beberapa akademikus Barat menyatakan bahwa Tibet dan Tiongkok diperintah oleh Mongol selama Dinasti Yuan,[7] bahwa Tibet merupakan wilayah merdeka pada masa Dinasti Ming Tiongkok (1368–1644).[8] dan bahwa Tibet diperintah oleh Tiongkok[9] atau setidaknya bawahan Qing[10] selama sebagian besar zaman Dinasti Qing.[11] Beberapa akademikus Barat juga menyatakan bahwa Tibet merupakan wilayah merdeka dari sekitar tahun 1912 hingga 1950,[12] meskipun pengakuan internasionalnya sangat terbatas.[13]

Penggabungan Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (disebut "Invasi Tiongkok ke Tibet" oleh Pemerintahan Tibet dalam Pengasingan;[6] disebut 'Pembebasan Damai Tibet' di Tiongkok[7][8][9]) adalah proses di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperoleh penguasaan atas Tibet. Wilayah ini berada di bawah penguasaan Tiongkok setelah upaya oleh Pemerintah Tibet untuk memperoleh pengakuan internasional, upaya untuk memodernisasi militernya, perundingan antara Pemerintah Tibet dan RRT, konflik militer di daerah Qamdo di Kham Barat pada Oktober 1950, dan akhirnya penerimaan Persetujuan Tujuh Belas Poin oleh Pemerintah Tibet di bawah tekanan Tiongkok pada Oktober 1951.[10][11] Di Barat, proses ini umumnya diyakini bahwa Tiongkok mencaplok Tibet.[12] Pemerintah Tibet dan struktur sosial Tibet tetap pada tempatnya di Daerah Otonomi Tibet di bawah otoritas Tiongkok sampai pemberontakan Tibet 1959, ketika Dalai Lama melarikan diri ke pengasingan dan setelah itu Pemnerintah Tibet dan struktur sosial Tibet dibubarkan.[13

Latar belakang

sunting

Pada tahun 1913, segera setelah invasi Britania ke Tibet pada tahun 1904—pembentukan formasi Agen Perdagangan Britania di Gyantse—dan Revolusi Xinhai pada tahun 1911, sebagian besar wilayah yang terdiri dari Daerah Otonomi Tibet (TAR) saat ini (Ü-Tsang dan Kham barat) menjadi independen de facto dari pangkuan Tiongkok saat kini[14] dengan bagian lainnya dari TAR saat ini menjadi di bawah kekuasaan Pemerintah Tibet pada tahun 1917.[15] Beberapa daerah perbatasan dengan populasi etnis Tibet yang tinggi (Amdo dan Kham Timur) tetap berada di bawah penguasaan Kuomintang atau panglima perang setempat.[16]

Pada saat itu, Tibet Politis memperoleh kemerdekaan de facto, sistem sosial ekonomi dan politiknya menyerupai Eropa Abad Pertengahan.[18] Upaya-upaya oleh Dalai Lama ke-13 antara tahun 1913 dan 1933 untuk memperbesar dan memodernisasi militer Tibet akhirnya gagal, sebagian besar karena penentangan dari para aristokrat dan biarawan yang berpengaruh.[19][20] Pemerintah Tibet hanya memiliki sedikit kontak dengan pemerintah lainnya di dunia selama periode kemerdekaan de facto,[20] dengan beberapa pengecualian, terutama India, Britania Raya, dan Amerika Serikat.[21][22] Hal ini menyebabkan Tibet terisolasi secara diplomatis dan terputus pada hal di mana ia tidak dapat membuat posisinya menjadi dikenal masyarakat internasional mengenai isu Tibet[23] dan Tibet dibatasi oleh traktat yang memberikan kewenangan kepada Imperium Britania atas pajak, hubungan luar negeri, dan benteng pertahanan.